Anggaran Pembangunan Disinyalir Bocor Fungsional Bungkam
 |
| Inset : Ir. Syamsul Arifin |
SURABAYA - Kucuran dana anggaran milyaran rupiah pada DIPA tahun 2011untuk Dinas Pertanian kota Surabaya oleh Pe merintah kota Surabaya menyisa kan kontroversi menurut sejumlah pengamat. Hal ini terjadi akibat ren dahnya kinerja fungsional pegelola pekerjaan konstruksi tersebut.Namun hal ini tidak mungkin terrealisasi de ngan baik apabila tidak didukung orientasi yang baik terhadap kinerja fungsional penggelola kegiatan.
Diantara sikap fungsional penggelola kegiatan yang cenderung bungkam terhadap paket pekerjaan yang bermasalah tentu mengindikasikan kebo brokan kinerja fungsional dijajaran dinas pertanian kota Surabaya dibawah pim pinan Bapak Ir. Syamsul Arifin yang juga selaku Penguna Aggaran begitu juga sikap PPK terkait pekerjaan tersebut yakni Ba pak Ir. Alexandre S Siahaya MT yang meng akibatkan isu miring terhadap kinerja fung sional oleh sejumlah kalangan pengamat konstruksi.Paket pekerjaan bemasalah yak ni paket Konstruksi Jalan Paving < 5 m tipe A Boezem Wonorejo yang dikerjakan oleh CV. LANGGENG JAYA dengan har ga negoisasi Rp427.369.817,00 dari pagu anggaran Rp622.691.000,00 disinyalir terjadi kebocoran anggaran pembangunan secara potensial yang menurut sejumlah pe ngamat konstruksi dari sikap bungkam fungsional pengelola kegiatan tentu me nunjukan rendahnya kinerja didalamnya serta sarat dengan indikasi KKN.fungsi-fungsi pengawasan terhadap kualitas, kuan titas serta estetika pekerjaan berkesan se ngaja dibiarkan yang tentu hal ini sangat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan tetapi tidak menguntung kan bagi masyarakat yang seyogyanya mendapat out come optimal dari hasil pekerjaan tersebut.Informasi yang diterima Media OPSI dari Dinas Pertanian kota Surabaya sendiri menyebutkan bahwa paket pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaaan. Namun hal ini dibantah ke ras oleh sejumlah pengamat teknik yang mengatakan “apanya yang dipelihara mas jika paket pekerjaan tersebut telah selesai dan sudah melalui proses serah terima ting kat pertama/PHO namun jika kualitas, kualitas serta estetika tidak sesuai dalam kontrak apanya yang mau dipelihara sangat lucu,justru fungsional pengelola kegiatan saya yakin juga mengetahui hal ini mereka bukan orang bodoh mas, mungkin kalau pura-pura bodoh begitulah yang terjadi. Pelaksanaan serah terima paket pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hasil evaluasi terhadap pembayaran akhir pekerjaan diduga tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan keten tuan yang berlaku.
Fungsional dijajaran Dinas Pertanian kota Surabaya terkait paket pekerjaan yang disinyalir terjadi kegagalan konstruksi yang berakibat bocornya keuangan daerah secara potensial menurut kalangan penga mat konstruksi layak diperiksa aparat pene gak hukum. Dijelaskannya pula kegagalan konstruksi yang berakibat pada bocornya keuangan daerah seyogyanya dapat dite kan jika fungsi-fungsi pengawasan berja lan optimal dan sepatutnya harus menjadi prioritas utama digarda terdepan untuk mengawal kualitas, kuantitas dan estetika tiap pekerjaan. Jangan malah sebaliknya, karena hal itu berpengaruh pada hasil pe laksanaan pekerjaan. Seyogyanya kualitas yang baik tentu menjadi prioritas utama dengan tetap berpedoman pada spektek agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sejalan dengan life time bangunan yang ditetapkan tanpa harus mempertimbangkan rendahnya harga penawaran kontraktor. Sehingga dapat menghindari terjadinya potensi kebocoran anggaran pembangunan yang dapat merugikan keuangan Negara tentu hal ini bertentangan dengan UU No mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne gara, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perda tentang APBD serta khususnya pak ta integritas yang nota bene surat per nyataan yang ditandatangani oleh berbagai pihak yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN. Selayaknya fungsional pengelola kegiatan berpedoman pada peraturan yang berlaku agar kebo coran dapat ditekan, serta menjaga mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan, serta mencegah terjadinya pe nyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai wujud pelaksa naan dari pakta integritas untuk mencegah dan tidak melakukan KKN”tandasnya. Namun jika melihat paket pekerjaan paket Konstruksi Jalan Paving < 5 m tipe A Boe zem Wonorejo hanya dikerjakan asal jadi.
Hal ini terlihat sejumlah kualitas item pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang ditetapkan dalam rencana mutu kon trak. Hal ini terlihat rendahnya mutu paving block serta canstin diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak begitu juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pemadatan hamparan lapisan sirtu paket tersebut di kerjakan asal jadi serta pemasangan paving block diduga ngawur asal nempel. Be gitu juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pemadatan hamparan lapisan sirtu paket tersebut dikerjakan asal jadi, Hal itu tentu akan mempengaruhi jum lah volume pasir batu yang diperlukan. Arti nya, kubikasi sirtu yang diperlukan akan mengalami penurunan nilai atau mark down. Meski bobot item pekerjaan tersebut tidak akan terpengaruh namun nilai dan harga satuan riil yang seharusnya terserap pada pekerjaan itu menjadi bocor dan menguap. Sebab dalam laporan progress harian, mingguan dan bulanan tetap akan dibuat dengan bobot, nilai dan harga satuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. se hingga hasil dan manfaatnya diperkirakan tidak berumur lama alias tidak sesuai de ngan life time yang ditetapkan dalam pe rencanaan. Disebutkan, rendahnya kualitas pekerjaan itu terjadi karena standar analisa dan spesifikasi teknis yang dilanggar. Se misal, untuk pekerjaan pemadatan sirtu de ngan ketebalan 20 Cm misalnya, diper lukan 1.2000 m³ sirtu; 0.2500 tukang gali; 0.0250 mandor dan 0.1000 lot alat bantu. Sementara kisaran harga satuan pemerin tah (HPS) untuk pekerjaan pemadatan sirtu antara Rp150.000 - Rp200.000. Bobrok nya rendahnya kinerja fungsional penge lola kegiatan dijajaran Dinas Pertanian ko ta Surabaya media OPSI berusaha meng himpun informasi terkait paket pekerjaan lain yang berpotensi terjadi potensi kebo coran anggaran pembangunan yang me rugikan keuangan daerah secara potensial.
( Luqman/Muhaimin_Bersambung )
Diantara sikap fungsional penggelola kegiatan yang cenderung bungkam terhadap paket pekerjaan yang bermasalah tentu mengindikasikan kebo brokan kinerja fungsional dijajaran dinas pertanian kota Surabaya dibawah pim pinan Bapak Ir. Syamsul Arifin yang juga selaku Penguna Aggaran begitu juga sikap PPK terkait pekerjaan tersebut yakni Ba pak Ir. Alexandre S Siahaya MT yang meng akibatkan isu miring terhadap kinerja fung sional oleh sejumlah kalangan pengamat konstruksi.Paket pekerjaan bemasalah yak ni paket Konstruksi Jalan Paving < 5 m tipe A Boezem Wonorejo yang dikerjakan oleh CV. LANGGENG JAYA dengan har ga negoisasi Rp427.369.817,00 dari pagu anggaran Rp622.691.000,00 disinyalir terjadi kebocoran anggaran pembangunan secara potensial yang menurut sejumlah pe ngamat konstruksi dari sikap bungkam fungsional pengelola kegiatan tentu me nunjukan rendahnya kinerja didalamnya serta sarat dengan indikasi KKN.fungsi-fungsi pengawasan terhadap kualitas, kuan titas serta estetika pekerjaan berkesan se ngaja dibiarkan yang tentu hal ini sangat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan tetapi tidak menguntung kan bagi masyarakat yang seyogyanya mendapat out come optimal dari hasil pekerjaan tersebut.Informasi yang diterima Media OPSI dari Dinas Pertanian kota Surabaya sendiri menyebutkan bahwa paket pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaaan. Namun hal ini dibantah ke ras oleh sejumlah pengamat teknik yang mengatakan “apanya yang dipelihara mas jika paket pekerjaan tersebut telah selesai dan sudah melalui proses serah terima ting kat pertama/PHO namun jika kualitas, kualitas serta estetika tidak sesuai dalam kontrak apanya yang mau dipelihara sangat lucu,justru fungsional pengelola kegiatan saya yakin juga mengetahui hal ini mereka bukan orang bodoh mas, mungkin kalau pura-pura bodoh begitulah yang terjadi. Pelaksanaan serah terima paket pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hasil evaluasi terhadap pembayaran akhir pekerjaan diduga tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan keten tuan yang berlaku.
Fungsional dijajaran Dinas Pertanian kota Surabaya terkait paket pekerjaan yang disinyalir terjadi kegagalan konstruksi yang berakibat bocornya keuangan daerah secara potensial menurut kalangan penga mat konstruksi layak diperiksa aparat pene gak hukum. Dijelaskannya pula kegagalan konstruksi yang berakibat pada bocornya keuangan daerah seyogyanya dapat dite kan jika fungsi-fungsi pengawasan berja lan optimal dan sepatutnya harus menjadi prioritas utama digarda terdepan untuk mengawal kualitas, kuantitas dan estetika tiap pekerjaan. Jangan malah sebaliknya, karena hal itu berpengaruh pada hasil pe laksanaan pekerjaan. Seyogyanya kualitas yang baik tentu menjadi prioritas utama dengan tetap berpedoman pada spektek agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sejalan dengan life time bangunan yang ditetapkan tanpa harus mempertimbangkan rendahnya harga penawaran kontraktor. Sehingga dapat menghindari terjadinya potensi kebocoran anggaran pembangunan yang dapat merugikan keuangan Negara tentu hal ini bertentangan dengan UU No mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne gara, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perda tentang APBD serta khususnya pak ta integritas yang nota bene surat per nyataan yang ditandatangani oleh berbagai pihak yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN. Selayaknya fungsional pengelola kegiatan berpedoman pada peraturan yang berlaku agar kebo coran dapat ditekan, serta menjaga mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan, serta mencegah terjadinya pe nyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai wujud pelaksa naan dari pakta integritas untuk mencegah dan tidak melakukan KKN”tandasnya. Namun jika melihat paket pekerjaan paket Konstruksi Jalan Paving < 5 m tipe A Boe zem Wonorejo hanya dikerjakan asal jadi.
Hal ini terlihat sejumlah kualitas item pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang ditetapkan dalam rencana mutu kon trak. Hal ini terlihat rendahnya mutu paving block serta canstin diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak begitu juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pemadatan hamparan lapisan sirtu paket tersebut di kerjakan asal jadi serta pemasangan paving block diduga ngawur asal nempel. Be gitu juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pemadatan hamparan lapisan sirtu paket tersebut dikerjakan asal jadi, Hal itu tentu akan mempengaruhi jum lah volume pasir batu yang diperlukan. Arti nya, kubikasi sirtu yang diperlukan akan mengalami penurunan nilai atau mark down. Meski bobot item pekerjaan tersebut tidak akan terpengaruh namun nilai dan harga satuan riil yang seharusnya terserap pada pekerjaan itu menjadi bocor dan menguap. Sebab dalam laporan progress harian, mingguan dan bulanan tetap akan dibuat dengan bobot, nilai dan harga satuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. se hingga hasil dan manfaatnya diperkirakan tidak berumur lama alias tidak sesuai de ngan life time yang ditetapkan dalam pe rencanaan. Disebutkan, rendahnya kualitas pekerjaan itu terjadi karena standar analisa dan spesifikasi teknis yang dilanggar. Se misal, untuk pekerjaan pemadatan sirtu de ngan ketebalan 20 Cm misalnya, diper lukan 1.2000 m³ sirtu; 0.2500 tukang gali; 0.0250 mandor dan 0.1000 lot alat bantu. Sementara kisaran harga satuan pemerin tah (HPS) untuk pekerjaan pemadatan sirtu antara Rp150.000 - Rp200.000. Bobrok nya rendahnya kinerja fungsional penge lola kegiatan dijajaran Dinas Pertanian ko ta Surabaya media OPSI berusaha meng himpun informasi terkait paket pekerjaan lain yang berpotensi terjadi potensi kebo coran anggaran pembangunan yang me rugikan keuangan daerah secara potensial.
( Luqman/Muhaimin_Bersambung )
0 komentar:
Posting Komentar