Dukungan Fungsional Terhadap Proyek yang Gagal
 |
| Syamsul Arifin (inset) |
SURABAYA - Carut marut kinerja fungsional pegelola ke giatan dijajaran Dinas Pertanian kota Surabaya menuai sorotan sejumh kalangan pengamat, ini terjadi akibat rendahnya kualitas pada beberapa paket konstruksi yang sudah diPHO yang diduga mengalami kegagalan konstruksi.Diantaranya yakni paket paket Konstruksi Jalan Paving < 5 m tipe A Boezem Wo norejo yang dikerjakan oleh CV. LANGGENG JAYA dengan harga negoisasi Rp427.369.817,00 dari pagu anggaran Rp622. 691. 000,00 hal ini terlihat sejumlah kualitas item pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis dan metode pelaksa naan yang ditetapkan dalam rencana mutu kontrak.Hal ini terli hat rendahnya mutu paving block serta canstin diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pema datan hamparan lapisan sirtu paket tersebut dikerjakan asal jadi serta pemasangan paving block diduga ngawur asal nem pel. Begitu juga dengan kualitas item pekerjaan lapisan sirtu pada pemadatan hamparan lapisan sirtu paket tersebut dikerja kan asal jadi, Hal itu tentu akan mempengaruhi jumlah volume pasir batu yang diperlukan. Artinya, kubikasi sirtu yang di perlukan akan mengalami penurunan nilai atau mark down. Meski bobot item pekerjaan tersebut tidak akan terpengaruh namun nilai dan harga satuan riil yang seharusnya terserap pa da pekerjaan itu menjadi bocor dan menguap. Sebab dalam la poran progress harian, mingguan dan bulanan tetap akan dibuat dengan bobot, nilai dan harga satuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. sehingga hasil dan manfaatnya diperkirakan ti dak berumur lama alias tidak sesuai dengan life time yang dite tapkan dalam perencanaan.Disebutkan, rendahnya kualitas pekerjaan itu terjadi karena standar analisa dan spesifikasi teknis yang dilanggar. Semisal, untuk pekerjaan pemadatan sirtu dengan ketebalan 20 Cm misalnya, diperlukan 1.2000 m³ sir tu; 0.2500 tukang gali; 0.0250 mandor dan 0.1000 lot alat bantu. Sementara kisaran harga satuan pemerintah (HPS) untuk pekerjaan pemadatan sirtu antara Rp150.000-Rp200.000.
Mengingat paket tersebut telah selesai dan sudah melalui proses serah terima tingkat pertama/PHO tentu hal ini mengundang spekulasi negative oleh sejumlah kalangan.Menurut sejumlah kalangan pengamat konstruksi,”tentu hal tersebut menun jukkan rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan dilingkungan Dinas Pertanian kota Surabaya khususnya dijajaran PPK terkait,seyogyanya pengendalian dan penga wasan kualitas,kuantitas serta estetika pekerjaan dilakukan pada saat pelaksanaan perkerjaan masih berjalan.Sehingga pengawas pekerjaan dilapangan dapat meng hentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi,dimensi serta hal lainya agar perbaikan-perbaikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu hasil-hasil pemerik saan yang notabene hanya dijadikan alat untuk menentukan pembayaran termin semata. Namun jika dalam tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat item-item pekerja an yang berkualitas rendah tidak dilakukan pembongkaran serta perbaikan sesuai rencana yang ada dalam kontrak.Tentu pertanyaan besar ada apa dengan kinerja fungsional pengelola kegiatan,Karena sebelum serah terima tingkat pertama /PHO tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan dari penyedia jasa sebelum STTP/PHO sudah sesuai spesifikasi teknik dan ketentuan yang berlaku. Tentu pelaksanaan serah terima pekerjaan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pembayaran akhir pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku, apakah hasil-hasil pemeriksaan saat ini telah berubah fungsi menjadi alat untuk menentukan pembayaran uang muka/termin semata. Mengingat SPM ditanda tangani oleh pihak tertentu, sedangkan SP2D yakni dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar, tentu hal ini menjadi suatu pertanyaan besar sejumlah kalangan pengamat konstruksi tentang rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan,Sungguh mengelikan”imbuhnya.
Terkait rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan dijajaran Dinas Pertanian kota Surabaya media OPSI berusaha melakukan konfirmasi terhadap fungsional dijajaran Dinas Pertanian Kota Surabaya yakni Bapak Kepala Dinas pertanian kota surabaya yang juga selaku Pengguna Anggara via telpon namun sedang rapat begitu pula PPK paket pekerjaan terkait juga tidak membalas. Terkait hal ini sejumlah pengamat konstruksi mengemukakan”Sangat disayangkan sikap fungsional dijajaran Dinas Pertanian hanya diam tidak memberikan keterangan apapun terhadap pekerjaan yang berkualitas rendah,sikap ini jelas pembenaran terhadap terjadinya kualitas pekerjaan yang rendah sehingga berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi yang diduga kuat terjadi kebocoran,ini indikasi KKN mas telusuri saja pihak-pihak yang terkait.” Tandasnya.uLuqman / Muhaimin - Bersambung.
Mengingat paket tersebut telah selesai dan sudah melalui proses serah terima tingkat pertama/PHO tentu hal ini mengundang spekulasi negative oleh sejumlah kalangan.Menurut sejumlah kalangan pengamat konstruksi,”tentu hal tersebut menun jukkan rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan dilingkungan Dinas Pertanian kota Surabaya khususnya dijajaran PPK terkait,seyogyanya pengendalian dan penga wasan kualitas,kuantitas serta estetika pekerjaan dilakukan pada saat pelaksanaan perkerjaan masih berjalan.Sehingga pengawas pekerjaan dilapangan dapat meng hentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi,dimensi serta hal lainya agar perbaikan-perbaikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu hasil-hasil pemerik saan yang notabene hanya dijadikan alat untuk menentukan pembayaran termin semata. Namun jika dalam tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat item-item pekerja an yang berkualitas rendah tidak dilakukan pembongkaran serta perbaikan sesuai rencana yang ada dalam kontrak.Tentu pertanyaan besar ada apa dengan kinerja fungsional pengelola kegiatan,Karena sebelum serah terima tingkat pertama /PHO tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan dari penyedia jasa sebelum STTP/PHO sudah sesuai spesifikasi teknik dan ketentuan yang berlaku. Tentu pelaksanaan serah terima pekerjaan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pembayaran akhir pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku, apakah hasil-hasil pemeriksaan saat ini telah berubah fungsi menjadi alat untuk menentukan pembayaran uang muka/termin semata. Mengingat SPM ditanda tangani oleh pihak tertentu, sedangkan SP2D yakni dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar, tentu hal ini menjadi suatu pertanyaan besar sejumlah kalangan pengamat konstruksi tentang rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan,Sungguh mengelikan”imbuhnya.
Terkait rendahnya kinerja fungsional pengelola kegiatan dijajaran Dinas Pertanian kota Surabaya media OPSI berusaha melakukan konfirmasi terhadap fungsional dijajaran Dinas Pertanian Kota Surabaya yakni Bapak Kepala Dinas pertanian kota surabaya yang juga selaku Pengguna Anggara via telpon namun sedang rapat begitu pula PPK paket pekerjaan terkait juga tidak membalas. Terkait hal ini sejumlah pengamat konstruksi mengemukakan”Sangat disayangkan sikap fungsional dijajaran Dinas Pertanian hanya diam tidak memberikan keterangan apapun terhadap pekerjaan yang berkualitas rendah,sikap ini jelas pembenaran terhadap terjadinya kualitas pekerjaan yang rendah sehingga berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi yang diduga kuat terjadi kebocoran,ini indikasi KKN mas telusuri saja pihak-pihak yang terkait.” Tandasnya.uLuqman / Muhaimin - Bersambung.
0 komentar:
Posting Komentar