Trenggalek-OPSI
Turunnya program-program pemerintah dalam hal pembangunan demi kemajuan Sarana dan Prasarana Umum memang harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari berbagai kalangan, baik dari pihak team monitoring, pemerintahan setempat maupun masyarakat.
Seperti halnya program pembangunan 3 buah Kios di Desa Bogoran yang di lakukan oleh Pelaksana PNPM Desa Bogoran. Dalam Pra Pembangunan kios tersebut telah di bentuk team monitoring untuk mengawasi pelaksanakan pembangunan tersebut agar bisa sesuai perencanaan dan lebih maksimal.
Namun hal tersebut sangat disayangkan, kenapa tidak,,??? Pasalnya dalam pra pelaksanaan hingga laporan pertanggung jawaban 40% pelaksanaan ada salah satu pengawas yang tidak di libatkan dan tidak di kasih tahu kalau program tersebut sudah di mulai dan di laksanakan, dan seakan-akan pelaku PNPM tersebut terkesan slintutan dengan pengawasnya yang pengawas tersebut sekaligus berprofesi sebagai seorang jurnalis.
Saat mengetahui program tersebut sudah hampir 50% di laksanakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari berbagai pihak, salah satu pengawas berprofesi sebagai jurnalis tersebut (Khoirul Anam) mencoba mencari tahu tentang hal tersebut dan sampai dimana program tersebut berjalan, pasalnya pengawas tersebut juga tidak diberi RAPnya. Namun sayangnya saat pengawas mau meminta RAP kepada Mukayan selaku ketua pelaksana PNPM Desa Bogoran, sungguh di sayangkan RAPnya di sana cuman ada satu. padahal seharusnya RAP di perbanyak ataupun ditempatkan di tempat yang mudah di ketahui oleh orang banyak, sehingga transparasi dalam pembangunan tersebut menjadi lebih kuat dan masyarakat luaspun bisa mengetahuinya. Entah apa penyebabnya sehingga salah satu pengawas tersebut tertinggal jauh dalam hal tersebut, mungkinkan hal tersebut di sebabkan karena kesalah pahaman team dan sekedar karena ada nya mis komunikisi antar pihak terkait..??? atau kah mungkin hal tersebut di sengaja untuk diam diam dilaksanakan tanpa sepengetahuan seluruh pengawasnya...??????. Mukayan sebagai Ketua Pelaksana saat di konfirmasi dengan hal tersebut menuturkan bahwa semuanya ini di luar kesengajaan team dan mungkin saja ketlisut, tuturnya.
Dari hal tersebut akhirnya pengawas tersebut mencoba konfirmasi dengan FK PNPM Kec. Kampak dan menuturkan apa yang terjadi di lapangan, dan FKpun menanggapi dengan positif atas pengaduan tersebut, FK PNPM Kec. Kampak (sebut saja pak Agung) saat di konfirmasi menuturkan bahwa hal tersebut seharusnya pengawas (Team Monitoring) seharusnya selalu di libatkan dalam hal tersebut, baik pra pembangunan hingga laporan pertanggung jawaban setelah program selesai di laksanakan.
Dari Hasil penemuan pengawas memang ada beberapa yang kurang tepat dalam pelaksanakan program pembangunan kios tersebut, di antaranya telatnya Pemasangan Papan Nama Program Pembangunan Kios, yang hingga pembangunan hampir 50 % belum di pasang. Juga tentang transparansi RAP kepada masyarakat yang dirasa kurang, karena RAP tidak di tempatkan di tempat umum yang mudah di jangkau oleh berbagai kalangan, hingga adanya pengawas yang tidak di libatkan dalam Pra Pembangunan hingga pembangunan 40% tersebut. Tak banyak sebenarnya harapan pengawas (Team Monitoring, red), pengawas hanya menginginkan adanya saling keterbukaan danpembenahan dari hal-hal yang kurang tepat agar di perbaiki sehingga tidak ada mis komunikasi antar pihak terkait.
uRul 6 / Dj. ok/ Dio
Turunnya program-program pemerintah dalam hal pembangunan demi kemajuan Sarana dan Prasarana Umum memang harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari berbagai kalangan, baik dari pihak team monitoring, pemerintahan setempat maupun masyarakat.
Seperti halnya program pembangunan 3 buah Kios di Desa Bogoran yang di lakukan oleh Pelaksana PNPM Desa Bogoran. Dalam Pra Pembangunan kios tersebut telah di bentuk team monitoring untuk mengawasi pelaksanakan pembangunan tersebut agar bisa sesuai perencanaan dan lebih maksimal.
Namun hal tersebut sangat disayangkan, kenapa tidak,,??? Pasalnya dalam pra pelaksanaan hingga laporan pertanggung jawaban 40% pelaksanaan ada salah satu pengawas yang tidak di libatkan dan tidak di kasih tahu kalau program tersebut sudah di mulai dan di laksanakan, dan seakan-akan pelaku PNPM tersebut terkesan slintutan dengan pengawasnya yang pengawas tersebut sekaligus berprofesi sebagai seorang jurnalis.
Saat mengetahui program tersebut sudah hampir 50% di laksanakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari berbagai pihak, salah satu pengawas berprofesi sebagai jurnalis tersebut (Khoirul Anam) mencoba mencari tahu tentang hal tersebut dan sampai dimana program tersebut berjalan, pasalnya pengawas tersebut juga tidak diberi RAPnya. Namun sayangnya saat pengawas mau meminta RAP kepada Mukayan selaku ketua pelaksana PNPM Desa Bogoran, sungguh di sayangkan RAPnya di sana cuman ada satu. padahal seharusnya RAP di perbanyak ataupun ditempatkan di tempat yang mudah di ketahui oleh orang banyak, sehingga transparasi dalam pembangunan tersebut menjadi lebih kuat dan masyarakat luaspun bisa mengetahuinya. Entah apa penyebabnya sehingga salah satu pengawas tersebut tertinggal jauh dalam hal tersebut, mungkinkan hal tersebut di sebabkan karena kesalah pahaman team dan sekedar karena ada nya mis komunikisi antar pihak terkait..??? atau kah mungkin hal tersebut di sengaja untuk diam diam dilaksanakan tanpa sepengetahuan seluruh pengawasnya...??????. Mukayan sebagai Ketua Pelaksana saat di konfirmasi dengan hal tersebut menuturkan bahwa semuanya ini di luar kesengajaan team dan mungkin saja ketlisut, tuturnya.
Dari hal tersebut akhirnya pengawas tersebut mencoba konfirmasi dengan FK PNPM Kec. Kampak dan menuturkan apa yang terjadi di lapangan, dan FKpun menanggapi dengan positif atas pengaduan tersebut, FK PNPM Kec. Kampak (sebut saja pak Agung) saat di konfirmasi menuturkan bahwa hal tersebut seharusnya pengawas (Team Monitoring) seharusnya selalu di libatkan dalam hal tersebut, baik pra pembangunan hingga laporan pertanggung jawaban setelah program selesai di laksanakan.
Dari Hasil penemuan pengawas memang ada beberapa yang kurang tepat dalam pelaksanakan program pembangunan kios tersebut, di antaranya telatnya Pemasangan Papan Nama Program Pembangunan Kios, yang hingga pembangunan hampir 50 % belum di pasang. Juga tentang transparansi RAP kepada masyarakat yang dirasa kurang, karena RAP tidak di tempatkan di tempat umum yang mudah di jangkau oleh berbagai kalangan, hingga adanya pengawas yang tidak di libatkan dalam Pra Pembangunan hingga pembangunan 40% tersebut. Tak banyak sebenarnya harapan pengawas (Team Monitoring, red), pengawas hanya menginginkan adanya saling keterbukaan danpembenahan dari hal-hal yang kurang tepat agar di perbaiki sehingga tidak ada mis komunikasi antar pihak terkait.
uRul 6 / Dj. ok/ Dio
0 komentar:
Posting Komentar