 |
| Kondisi jalan rusak |
Bondowoso-OPSI
Program Pemerintah Daerah Kab. Bondowoso tahun 2011 sa ngatlah tidak sedikit salah satu contoh Pemerintah Bondowoso te lah menurunkan program Bantuan Keuangan Desa (BKD) degan no minal berkisar Rp. 40 juta perdesa penerima. “Akan tetapi program BKD DAERAH sesuai kesepakat an, program tersebut telah sepakat atau disetujui Kepala Desa Peneri ma Dan Dinas Terkait untuk di kontraktualkan atau digarap oleh rekanan.
Salah satu desa penerima program BKD Daerah Bondowoso adalah Desa Traktakan Kec. Wonosari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan trotoar / dalan rabat sepanjang 120 m x 2 m, akan tetapi bangunan proyek yang digarap rekanan / CV kondisinya tidak sesuai Bestek dan harapan masyarakat dan menyalahi aturan pemerintah pasalnya, proyek yang digarap CV yang tidak tahu identitasnya karena anggak ada papan nama di lokasi, “jadi dengan masyarakat disebut CV Siluman (Red) kondisi proyek pembangunan jalan Rabat baru satu bulan sudah rusak dan banyak yang mengelupas tegas Mr. X (nama samaran) warga sekitar lokasi menurutkan kepada Tim Media ini yang diikuti dengan media lain, Mr. X menambahkan masyarakat belum lama menikmati jalan rabat tersebut sudah rusak jelas pekerjaan proyek dikerjakan asal dan tidak sesuai Bistek dan prosedur yang telah ditentukan, ungkap Hadi Kepala Desa (Kades) Traktakan saat ditemui Tim Opsi, saat ditanya CV/Rekanan mana yang mengerjakan proyek pembangunan jalan rabat di desanya, Kepala Desa nggak tahu darimana dan Cvnya siapa yang mengerjakan jalan ra bat tersebut, “jadi pantas dan pas disebut CV Siluman! Menurut Hadi pembangunan jalan rabat yang sudah rusak tersebut sudah dilaporkan ke Kabag Tapem Bondowoso.
Dan pengakuan masyarakat sekitar lokasi merasa kesal dan kecewa pasalnya proyek dalam waktu yang belum lama sudah rusak dan waktu penggarapan masyarakat tidak ada yang dilibatkan untuk menjadi tenaga kerjanya proyek tersebut. Harapan Mr. X juga masyarakat agar pihak pemerintah dan dinas terkait agar meng audit proyek BKD di Desa Traktakan agar anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tidak mubadzir begitu saja dan bisa bermanfaat bagi lapisan masyarakat lebih tegasnya semua proyek yang bermasalah harus di tindak tegas dan harus dipertanggung jawabakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah tegas Mr. X. . uTim
Program Pemerintah Daerah Kab. Bondowoso tahun 2011 sa ngatlah tidak sedikit salah satu contoh Pemerintah Bondowoso te lah menurunkan program Bantuan Keuangan Desa (BKD) degan no minal berkisar Rp. 40 juta perdesa penerima. “Akan tetapi program BKD DAERAH sesuai kesepakat an, program tersebut telah sepakat atau disetujui Kepala Desa Peneri ma Dan Dinas Terkait untuk di kontraktualkan atau digarap oleh rekanan.
Salah satu desa penerima program BKD Daerah Bondowoso adalah Desa Traktakan Kec. Wonosari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan trotoar / dalan rabat sepanjang 120 m x 2 m, akan tetapi bangunan proyek yang digarap rekanan / CV kondisinya tidak sesuai Bestek dan harapan masyarakat dan menyalahi aturan pemerintah pasalnya, proyek yang digarap CV yang tidak tahu identitasnya karena anggak ada papan nama di lokasi, “jadi dengan masyarakat disebut CV Siluman (Red) kondisi proyek pembangunan jalan Rabat baru satu bulan sudah rusak dan banyak yang mengelupas tegas Mr. X (nama samaran) warga sekitar lokasi menurutkan kepada Tim Media ini yang diikuti dengan media lain, Mr. X menambahkan masyarakat belum lama menikmati jalan rabat tersebut sudah rusak jelas pekerjaan proyek dikerjakan asal dan tidak sesuai Bistek dan prosedur yang telah ditentukan, ungkap Hadi Kepala Desa (Kades) Traktakan saat ditemui Tim Opsi, saat ditanya CV/Rekanan mana yang mengerjakan proyek pembangunan jalan rabat di desanya, Kepala Desa nggak tahu darimana dan Cvnya siapa yang mengerjakan jalan ra bat tersebut, “jadi pantas dan pas disebut CV Siluman! Menurut Hadi pembangunan jalan rabat yang sudah rusak tersebut sudah dilaporkan ke Kabag Tapem Bondowoso.
Dan pengakuan masyarakat sekitar lokasi merasa kesal dan kecewa pasalnya proyek dalam waktu yang belum lama sudah rusak dan waktu penggarapan masyarakat tidak ada yang dilibatkan untuk menjadi tenaga kerjanya proyek tersebut. Harapan Mr. X juga masyarakat agar pihak pemerintah dan dinas terkait agar meng audit proyek BKD di Desa Traktakan agar anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tidak mubadzir begitu saja dan bisa bermanfaat bagi lapisan masyarakat lebih tegasnya semua proyek yang bermasalah harus di tindak tegas dan harus dipertanggung jawabakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah tegas Mr. X. . uTim
0 komentar:
Posting Komentar