Bojonegoro-OPSI
Kepengurusan sertifikat di desa Megale, Kec. Kedungadem muncul suatu permasalahan karena dari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2012 ini masih belum ada kabar kejelasan tentang kapan selesainya pengajuan sertifikat mereka lewat Pak Suraji selaku Depala Desa Megale. Informasi itu diperoleh dari beberapa warga yang juga telah mengadu ke lembaga LDS dan dari pengakuan warga menyebutkan mereka telah menunggu sampai hampir 4 tahun, akan tetapi tidak ada ke jelasan kapan sertifikat mereka jadi. Sedangkan saat dikon firmasi kepada Pak Iksan ketua LDS membenarkan jika ada pelaporan warga desa Megale mengenai permasalahan sertifikat yang ditangani oleh kepala desa tersebut, menurut pengaduan yang diterima dari warga desa Megale, dulunya tahun 2008 desa mengajukan program SMS (Sertifikat Masal Swadaya) sejumlah 400 bidang ke BPN.
Padahal mengenai kelengkapan berkas administrasi seperti keuangan sudah diterima oleh Kades meskipun belum lunas kesemuanya. Akan tetapi ada juga yang sudah diberi kuitansi senilai 1,8 juta yang diterima oleh kades. Dan yang jadi perma salahan mengapa sampai akhir bulan Desember 2011 belum ada kejelasan kapan sertifikat mereka jadi. Untuk itu perma salahan ini akan segera dilaporkan ke pihak berwajib guna diproses secara hukum. Sedangkan dari hasil konfirmasi de ngan Pak Udin BPN yang menangani program SMS me nyebutkan dari 400 bidang pengajuan yang sudah jadi berjumlah 191 bidang, untuk sisanya berkas dikembalikan lagi pihak desa.
Mengenai sisa dari 400 bidang tersebut menurut Pak Udin saat berkomunikasi dengan kades menyebutkan jika nantinya akan diajukan lagi di tahun 2012 lewat program yang sama yakni program SMS. Sedangkan dari Pak Galih selaku Kepala BPN saat dikonfirmasi via pesan singkat menjawab “Desa Megale itu ada yang sudah terbit sertifikatnya, tapi BPN kesulitan menyerahkan ke masyarakat karena Kades sampai saat ini belum menjawab surat BPN untuk memfasilitasi penyerahannya. Tentang sisanya nanti melihat kondisi tahun 2012”. Dari semua konfirmasi yang diperoleh, Media OPSI mengklarifikasi kembali kepada LDS.
Dalam komunikasi itu LDS mempertanyakan sampai dimana tanggung jawab Kepala Desa tersebut kepada warga nya yang telah mengikuti program SMS karena kenyataan di BPN sendiri sertifikat yang sudah jadi ada 191 bidang, kenapa tidak segera dibagi ke warga yang sudah jadi. Dimana letak ketransparansian Kepala Desa kepada warganya terkait program SMS ini. Yang tidak kalah mengejutkan lagi saat coba dikonfirmasi oleh Media OPSI serta salah satu teman media lain yang didampingi oleh anggota LDS, Suraji Kades Megale mengajak ketemuan disalah satu warung di Kabu paten Bojonegoro. Dalam pembicaraan tersebut intinya dia sanggup untuk bertanggung jawab, dan selepas komunikasi tersebut Kades memberikan amplop berisi uang kepada salah satu anggota LDS akan tetapi uang tersebut ditolak dan di kembalikan lagi ke Kades Megale. Karena LDS beranggapan Kepala Desa berusaha untuk menyuap agar permasalahan ini tidak dilanjutkan.
uKun
Kepengurusan sertifikat di desa Megale, Kec. Kedungadem muncul suatu permasalahan karena dari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2012 ini masih belum ada kabar kejelasan tentang kapan selesainya pengajuan sertifikat mereka lewat Pak Suraji selaku Depala Desa Megale. Informasi itu diperoleh dari beberapa warga yang juga telah mengadu ke lembaga LDS dan dari pengakuan warga menyebutkan mereka telah menunggu sampai hampir 4 tahun, akan tetapi tidak ada ke jelasan kapan sertifikat mereka jadi. Sedangkan saat dikon firmasi kepada Pak Iksan ketua LDS membenarkan jika ada pelaporan warga desa Megale mengenai permasalahan sertifikat yang ditangani oleh kepala desa tersebut, menurut pengaduan yang diterima dari warga desa Megale, dulunya tahun 2008 desa mengajukan program SMS (Sertifikat Masal Swadaya) sejumlah 400 bidang ke BPN.
Padahal mengenai kelengkapan berkas administrasi seperti keuangan sudah diterima oleh Kades meskipun belum lunas kesemuanya. Akan tetapi ada juga yang sudah diberi kuitansi senilai 1,8 juta yang diterima oleh kades. Dan yang jadi perma salahan mengapa sampai akhir bulan Desember 2011 belum ada kejelasan kapan sertifikat mereka jadi. Untuk itu perma salahan ini akan segera dilaporkan ke pihak berwajib guna diproses secara hukum. Sedangkan dari hasil konfirmasi de ngan Pak Udin BPN yang menangani program SMS me nyebutkan dari 400 bidang pengajuan yang sudah jadi berjumlah 191 bidang, untuk sisanya berkas dikembalikan lagi pihak desa.
Mengenai sisa dari 400 bidang tersebut menurut Pak Udin saat berkomunikasi dengan kades menyebutkan jika nantinya akan diajukan lagi di tahun 2012 lewat program yang sama yakni program SMS. Sedangkan dari Pak Galih selaku Kepala BPN saat dikonfirmasi via pesan singkat menjawab “Desa Megale itu ada yang sudah terbit sertifikatnya, tapi BPN kesulitan menyerahkan ke masyarakat karena Kades sampai saat ini belum menjawab surat BPN untuk memfasilitasi penyerahannya. Tentang sisanya nanti melihat kondisi tahun 2012”. Dari semua konfirmasi yang diperoleh, Media OPSI mengklarifikasi kembali kepada LDS.
Dalam komunikasi itu LDS mempertanyakan sampai dimana tanggung jawab Kepala Desa tersebut kepada warga nya yang telah mengikuti program SMS karena kenyataan di BPN sendiri sertifikat yang sudah jadi ada 191 bidang, kenapa tidak segera dibagi ke warga yang sudah jadi. Dimana letak ketransparansian Kepala Desa kepada warganya terkait program SMS ini. Yang tidak kalah mengejutkan lagi saat coba dikonfirmasi oleh Media OPSI serta salah satu teman media lain yang didampingi oleh anggota LDS, Suraji Kades Megale mengajak ketemuan disalah satu warung di Kabu paten Bojonegoro. Dalam pembicaraan tersebut intinya dia sanggup untuk bertanggung jawab, dan selepas komunikasi tersebut Kades memberikan amplop berisi uang kepada salah satu anggota LDS akan tetapi uang tersebut ditolak dan di kembalikan lagi ke Kades Megale. Karena LDS beranggapan Kepala Desa berusaha untuk menyuap agar permasalahan ini tidak dilanjutkan.
uKun
0 komentar:
Posting Komentar